2)      BEM FH UR adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau.

3)      SOP adalah Standar Operasional Prosedur dalam Pembentukan Tim Independen oleh BEM FH UR.

4)      Tim Independen adalah  tim yang dibentuk oleh BEM FH UR yang bersifat non dinas dan dibawah koordinasi BEM FH UR yang berfungsi sebagai pendukung kinerja BEM FH UR dalam melaksanakan tugasnya.

5)      Non dinas adalah suatu bidang kerja yang setingkat dengan dinas dan diluar struktural kelembagaan BEM FH UR.

6)       Tim Independen dibentuk berdasarkan rekomendasi secara tertulis oleh Gubernur Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau.

7)      Laporan Kegiatan adalah penyampaian pemberitahuan secara tertulis setiap agenda program kerja dengan disertai Proposal Kegiatan yang dibuat oleh Tim Independen yang disampaikan sebelum dilaksanakannya kegiatan.

8)      Rapat Koordinasi Kegiatan adalah rapat yang diadakan oleh BEM FH UR dengan Tim Independen, untuk membahas dan membicarakan hal-hal yang menyangkut berbagai persoalan apabila dianggap perlu sebelum dilaksanakannya kegiatan Program Kerja.

Pasal 3

Tugas dan kewajiban Gubernur Mahasiswa

1)      Tugas dan Kewajiban Gubernur Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau antara lain:

a.       Membentuk, dan Membubarkan Tim Independen;

b.      Menerima dan menolak usulan pengajuan Tim Independen oleh Mahasiswa;

c.       Menunjuk 2 (dua) orang penanggungjawab pembentukkan Tim Independen dengan surat perintah;

d.   Melantik Tim Independen dengan pemberitahuan kepada BLM FH UR dan Penasihat Kelembagaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau;

e.       Menerima dan atau meminta laporan pertanggungjawaban Tim Independen;

f.        Memberikan rekomendasi program kerja tambahan kepada Tim Independen.

2)      Dalam hal mekanisme pembubaran berdasarkan ayat (1) huruf a diatas diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib BEM FH UR yang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 4

Tugas dan Kewajiban BEM FH UR

1)      Dalam menjalankan tugasnya BEM FH UR harus melakukan rapat koordinasi dengan BLM FH UR dalam pembentukan Tim Independen, terkait hal:

a.       Bidang kerja Tim Independen;

b.      Anggota Pengurus Tim Independen;

2)      BEM FH UR berkewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan dan Laporan Pertanggungjawaban Tim Independen  kepada BLM FH UR.

Pasal 5

Tugas dan Kewajiban Tim Independen

1)      Tugas dan kewajiban Tim Independen adalah :

a.       Membuat, dan Melaksanakan Program Kerja yang telah disusun;

b.      Melaksanakan Rekomendasi Gubernur Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau  yang tidak bertentangan dengan Peraturan ini; 

c.       Menyampaikan laporan kegiatan dan Laporan Pertanggungjawaban kepada BEM FHUR yang kemudian disampaikan kepada BLM FH UR;

d.      Dalam menyampaikan laporan pertanggungjawabannya harus memperhatikan Pedoman Laporan Keuangan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Riau;

e.       Dalam hal jangka waktu penyampaiaan laporan kegiatan dan laporan pertanggung jawabannya harus memperhatikan Pedoman Laporan Kegiatan kelembagaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

2)      Pimpinan Tim Independen yang selanjutnya disebut Ketua Tim dipilih dari dan oleh anggota pengurus Tim Independen.

3)      Ketua Tim berhak dan berkewajiban melakukan reshuffle terhadap anggota pengurus Tim Independen apabila dianggap perlu.

BAB IV

TUGAS PENANGGUNGJAWAB

b.    Setelah struktur kepengurusan Tim Independen terbentuk, penanggungjawab melaporkan kepada BEM FH UR untuk dievaluasi.

a.       Dana Kegiatan Mahasiswa di tingkat Universitas;

b.      Dana BEM FH UR yang telah ditetapkan oleh Fakultas;

b.      Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang bersifat umum;

b.      Pelanggaran terhadap pasal 9 huruf b diberikan oleh BEM FH UR;

FORCE MAJEURE

Pasal 12

Dalam keadaan darurat Gubernur Mahasiswa berkewajiban untuk mengambil kebijakan dalam hal menyelamatkan eksistensi keberadaan Tim Independen dengan pertimbangan BLM FH UR.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

1. Hal- hal yang belum diatur didalam Standar Operasional Prosedur ini akan diatur kemudian dalam peraturan sendiri yang tidak bertentangan dengan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Riau ini oleh Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau.